' Jumlah Penduduk Miskin Perlu Penanganan Intensif - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Jumlah Penduduk Miskin Perlu Penanganan Intensif

Jumlah Penduduk Miskin Perlu Penanganan Intensif

Written By dodi on Wednesday, June 20, 2012 | 1:23 PM

KAB.BANDUNG.(LJ)- jumlah penduduk miskin di Kab.Bandung menjadi pemasalahan yang membutuhkan penanganan secara intensif dan multidimensi, sebab masalah tersebut, bukan hanya menyangkut kepada masalah ekonomi semata, melainkan mencakup masalah sosial maupun kultur.
    Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Bandung menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kab.Bandung mencapai 238.224 rumah tangga miskin.
    Soal keluarga miskin ini menurut Wakil Bupati Bandung, Deden Rukman Rumaji,permasalahan yang dihadapi oleh mereka, karena mereka tidak memiliki kemampuan dalam berusaha dan terbatas aksesnya terhadap peluang dan kemudahan yang tersedia.
    "Dengan kenyataan itu, membuat mereka semakin tertinggal dari masyarakat lainnya," jelasnya saat acara Sosialisasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin untuk Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung,kemarin.
    Untuk itu, lanjut Deden Rumaji, meminta kepada seluruh jajaran SKPD dan semua pihak yang peduli pada program tersebut untuk mengawal program kegiatan penanganan fakir dan kemiskinan dengan memberikan pemahaman yang utuh tentang hak dan kewajiban masyarakat miskin.
    Hadir dalam sosialisasi itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kab.Bandung, Nina Setiana, M.Si, dan beberapa nara sumber diantaranya Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Otonomi Daerah, DR. Chazali H.Situmorang, Apt.M.Sc, PH dan Kepala Pusat Kajian Hukum dan Perundang-undangan Kemensos RI, Dra. Dian Nur Astuti, SH, MH.
    Sementara itu Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Otonomi Daerah, Chazali H.Situmorang, mengatakan, seluruh provinsi telah mempunyai produk peraturan perundang undangan  tentang rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang sosial.
    “Sekurang-kurang 50% kab/kota telah menerbitkan Peraturan Perundangan-undangan yang sama (SPM bidang sosial).  Yang telah ada baru Kota  Banjar dan Kab.Subang sedang proses dan sisanya diharapkan dapat diselesaikan tahun 2012, untuk itu perlu advokasi dan diseminasi program SPM pada setiap Provinsi dengan  melibatkan steakholder  Provinsi dan kab / kota," tandasnya.
    Dikesempatan yang sama Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kab.Bandung, Nina Setiana, mengatakan, salah satu upaya yang telah ditempuh pemerintah daerah adalah penataan regulasi dan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kab.Bandung yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor : 054/Kep.165-BAPPEDA/2011 yang memiliki tugas pokok untuk mengkoordinasikan dan membangun sinergitas program penanggulangan kemiskinan.
    Dalam penanggulangan keluarga miskin, bantuan dan fasilitas bisa diberikan sepanjang mendidik keluarga miskin untuk menolong dirinya sendiri agar mereka mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menjangkau yang tersedia baik dalam aspek sumber daya, permodalan, teknologi maupun pasar.
    “Program kegiatan nyata diantaranya berupa pemberian Jamkesmas, Jamkesda/Gakinda, Program BOS, Bea Siswa Masyarakat Miskin, Program Raskin/Beras Bersubsidi, Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian Alat Kontrasepsi bagi masyarakat miskin, Program Penataan Rumah Tidak Layak Huni, Pemberian Lahan dan Sertifikat Hak Milik Dalam Rangka Reforma Agraria. “ ujarnya. (FEN)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger