' Jabar Segera Terapkan Whistleblower System - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Jabar Segera Terapkan Whistleblower System

Jabar Segera Terapkan Whistleblower System

Written By dodi on Monday, June 18, 2012 | 5:56 PM

BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyatakan siap menjadi pilot project whistleblower system untuk pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Program tersebut, ditujukan untuk menampung pengaduan berbasis web sehingga pengadu berhubungan dengan penerima pengaduan melalui web. Dengan demikian, penyelenggaraan lelang tender proyek dan pengadaan barang di lingkungan Pemprov Jabar dan kota/kabupaten se-Jabar bisa lebih transparan dan bersih dari praktik korupsi dan kolusi.

"Whistleblower adalah orang dalam di kementerian, lembaga, satker perangkat daerah yang memiliki informasi, akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah yang terjadi di dalam organisasi tempat di pengadu tersebut bekerja," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar Lex Laksamana menyatakan pada tahun 2012, dalam siaran persnya, akhir pekan kemarin.

Menurut Lex, selain meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan pengadaan barang dan jasa, juga untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi serta persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Upaya itu sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. "Untuk mempermudah aplikasi whistleblower system itu akan dibuat link pada halaman website LPSE," ujar Lex.

Dia pun menyambut baik LPSE Jabar merintis penerapan manajemen mutu ISO 9001 Tahun 2008 pada layanan regestrasi dan verifikasi penyajian, sambil terus melakukan perbaikan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik yang telah mengatur standar layanan publik. Di samping itu juga menyambut baik rencana penerapan sistem manajemen mutu 27001 untuk keamanan informasi pada LPSE Jawa Barat Tahun 2013. "Hal tersebut akan lebih menjamin pelaksanaan tugas yang terstandarisasi dan menjamin terlaksanannya fungsi layanan," tuturnya.

Terkait dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Sekda Lex Laksamana berharap agar para panitia pengadaan didorong terus untuk melek teknologi informasi. Tentunya, pengelola harus lebih tahu dan terampil dalam penerapan teknologi informasi dari pengguna. "Kita sadar betul bahwa pengadaan barang dan jasa melalui dua tahap, yaitu melalui ULP dan LPSE, dan karena itu seyogianya ULP pun diberi rambu-rambu agar yang sudah baik diteruskan dan yang tidak baik cepat diperbaiki," jelas Lex.

Lex juga menginginkan agar ada satu badan yang independen. Seluruh panitia pengadaan berada pada badan tersebut dan tidak ada yang mengintervensi. Dicontohkan Lex, di negara lain panitia pengadaan itu diisolasi, bebas dari intervensi. Banyak kejadian dalam pengadaan barang dan jasa yang masalahnya berada pada ULP. "Untuk itu, kita perlu memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan," katanya.

Pada kesempatan pembukaan Rakor LPSE di Bandung akhir pekan kemarin, Lex yang masa jabatannya sebagai Sekda berakhir pada Oktober 2012 ini, menyampaikan penghargaan terhadap LPSE kabupaten/kota System Provider dengan paket lelang terbanyak yaitu untuk juara pertama diraih Kabupaten Tasikmalaya, kedua Kota Depok, dan ketiga Kota Bekasi. FER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger