' Hentikan Penyelenggaraan e-KTP Bila Data Tak Akurat - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Hentikan Penyelenggaraan e-KTP Bila Data Tak Akurat

Hentikan Penyelenggaraan e-KTP Bila Data Tak Akurat

Written By dodi on Friday, June 1, 2012 | 5:00 PM

KAB.BANDUNG (LJ)- Ketua Forum Peduli Kabupaten Bandung (FPKB), Hidayat Bastaman, mengatakan, permasalahan e-KTP selayaknya berdasarkan pemetaan pandataan dari Badan Statistik Kab. Bandung, dan selanjutnya diregulasikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Casip) Kab. Bandung.
    "Harusnya seperti itu, tapi kenyataannya ternyata data yang ada saat ini kebanyakan melenceng dari ketentuan. Sehingga mengakibatkan masyarakat kebingungan," katanya, Kamis (31/5).
    Seperti contoh, warga yang sudah meninggal dunia,kata dia ternyata masih dapat kartu pemanggilan untuk pembuatan e- KTP. Sementara penduduk asli yang jelas punya KTP dan Kartu Keluarga, tidak dipanggil.Hal ini, lanjut Hidayat Bastaman, perlu dilakukan verifikasi ulang di dalam pendataan penduduk sebenarnya. "Bisa jadi data yang saat ini direalisasikan kepada Desa dan Kecamatan merupakan pendataan penduduk yang dilakukan BPS pada tahun 2002,"ujar Hidayat.
    Padahal menurutnya, pada pendataan Coklit pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2010 pendataan yang dilakukan BPS bisa dikatakan cukup bagus dan layak digunakan sebagai acuan pemetaan penyelenggaraan e-KTP. “Namun sangat disayangkan hal itu tidak diperhatikan pemerintah sama sekali. Akibatnya, masyarakat dibuat bingung dengan undangan yang disebarkan pemerintah. "Maka dari itu kami meminta kepada pemerintah untuk segera menghentikan kegiatan ini sebelum melakukan pendataan ulang,” tegas Hidayat Bastaman.
    Hidayat Bastaman menegaskan, dengan data yang tidak akurat ini, maka pemerintah telah menghamburkan uang negara. Apa lagi biaya program e-KTP ini mencapai triliunan rupiah. Maka dari itu langkah bijak yang mesti disikapi adalah dengan menghentikan kegiatan penyelenggaraan e-KTP, dan menugaskan kembali BPS untuk melakukan kegiatan pendataan ulang. Dengan demikian akan tercipta sebuah sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat.
    “Kita bukan menjegal program pemerintah di dalam memberikan pelayanan publik e- KTP. Justeru sebaliknya kami merasa prihatin dengan ketidakbenatan data yang diberikan BPS kepada Disduk Casip yang untuk selanjutnya masyarakat menjadi korban dari kesalahan instansi tersebut.
    Jadi wajar saja kalau banyak masyarakat mengeluh dan mempertanyakan kinerja BPS dan Disduk Casip selama ini jika pendataan dan penyelenggaraan e-KTP tidak memberilakan kenyamanan,” paparnya.
    Seraya menambahkan, pihaknya sudah melakukan croschek ke tiap daerah. Dan kenyataannya hampir semua Kepala Desa dan Kecamatan mengeluhkan ketidak validan data yang diberikan. "Jadi wajar bila kami atas nama warga masyarakat Kabupaten Bandung meminta validitas data. Jangan asal diselenggarakan dan hanya membuat polemik bagi masyarakat banyak," tegasnya. (GUS).
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger