' Diduga Ada Konspirasi Elit Pejabat, Rp 5 Miliar Dana Sertifikasi Ratusan Guru Belum Cair - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Diduga Ada Konspirasi Elit Pejabat, Rp 5 Miliar Dana Sertifikasi Ratusan Guru Belum Cair

Diduga Ada Konspirasi Elit Pejabat, Rp 5 Miliar Dana Sertifikasi Ratusan Guru Belum Cair

Written By dodi on Monday, June 4, 2012 | 2:00 PM

KAB BEKASI (LJ) – Tujuan diberikannya dana sertifikasi kepada guru adalah sebagai bentuk penghargaan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Tunjangan sertifikasi guru itu diperkuat melalui Keputusan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang dikeluarkan tahun 2009.
    Namun, sangat disayangkan. Kebijakan pemerintah pusat memikirkan kesejahteraan para guru yang telah lulus sertifikasi itu tidak dapat dinikmati ratusan guru di Kabupaten Bekasi. Ratusan guru itu belum menerima sepenuhnya dana sertifikasi yang menjadi hak mereka selama enam bulan pada tahun 2010.   
    “Ratusan guru termasuk saya belum mendapatkan gaji sertifikasi yang menjadi hak kami selama enam bulan pada tahun 2010 ditambah kenaikan gaji sertifikasi sebesar 10 persen. Hingga saat ini, kami tidak pernah mendapatkan kepastian kapan hak ratusan guru itu akan diberikan,” beber seorang guru SMP Negeri di Tambun berinisial S.
    Dia mengaku telah berulang kali menanyakan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, namun selalu mendapatkan jawaban agar bersabar dan sedang diproses. “Inikan sangat aneh, kalau memang sedang diproses, kenapa dari tahun 2010 sampai sekarang, dana sertifikasi ratusan guru belum bisa dicairkan,” tuturnya. Akibatnya, kata S, ratusan guru yang tidak menerima haknya itu menduga dana sertifikasi guru itu sudah lenyap. “Wajar saja jika kami menduga dana itu sudah tidak ada lagi. Yang diproses itu apa, masak dua tahun diproses tidak ada kejelasan. Saya rasa ini akal-akalan pihak dinas,” cetusnya.
    Menurutnya, dana sertifikasi yang belum diterima oleh kurang lebih 500 an guru SMP itu mencapai Rp5 miliar. “Jika seorang guru menerima gaji sertifikasi sebesar Rp10 juta, maka jika 500 guru yang belum menerima, total dana sertifikasi yang mengendap itu sebesar Rp5 miliar. Itupun belum dihitung guru sekolah dasar yang juga mengalami nasib yang sama,” ungkapnya.
    Anehnya, saat menjawab pesan singkat yang dikirim, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Anton tidak mau berkomentar. Melalui pesan singkat yang dikirim tertanggal 18 Mei, Anton menjawab “Tidak ada komentar, dana masih tersimpan di Kas Daerah. Tunggu SK Bupati, lusa juga sudah bisa keluar”.
    Namun, hingga saat ini, dana sertifikasi ratusan guru itu belum juga dapat dicairkan. Bahkan, kepastian kapan dana itu bisa dicairkan juga tidak ada informasi lebih lanjut.
    Terpisah, Sekjen Barisan Masyarakat Pengabdi Ketahanan Nasional (Bampeknas) Aris Muzakar  menduga, ada konspirasi terkait dana sertifikasi itu ditingkat elit eksekutif dan legislatif Kabupaten Bekasi. “Bisa jadi ada permainan di tingkat elit. Sangat tidak masuk akal jika alasan pencairan dana sertifikasi itu harus menunggu SK bupati. Jika memang mekanismenya seperti itu, kenapa sebagian dana sertifikasi itu bisa dicairkan,” paparnya.
    Aris juga menyayangkan janji Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Muhtadi Muntaha  yang akan memanggil pejabat dinas pendidikan, namun, hingga saat ini tidak terealisasi.  Janji Komisi D itu diucapkan saat melakukan sidak di SMP Negeri 4 Tambun terkait keluhan seorang guru.
    “Mungkin ada permainan di level pejabat teras. Selama dua tahun, keluhan ratusan guru itu tidak ada kepastian. Padahal dana sertifikasi itu mutlak hak para guru yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui keputusan presiden,” ujarnya.
    Bampeknas, lanjut Aris, akan mendesak Kejaksaan Negeri Cikarang untuk menyikapi belum diterimanya dana sertifikasi ratusan guru SMP di Kabupaten Bekasi yang nilainya mencapai Rp5 miliar. “Diduga kuat telah terjadi korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait belum diterimanya dana sertifikasi guru. Kejaksaan harus turun mengungkap hal ini,” pungkasnya. HSR
Share this article :

1 komentar:

Anonymous said...

sertifikasi di cimahi tahun ini, cuma dibayar 10 bulan....tah, kamana anu 2 bulan. KPK tulunnnggg...

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger