' Bupati Bogor Berpangku Tangan, Pembentukan KBB Tinggal Mimpi - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Bupati Bogor Berpangku Tangan, Pembentukan KBB Tinggal Mimpi

Bupati Bogor Berpangku Tangan, Pembentukan KBB Tinggal Mimpi

Written By dodi on Tuesday, June 19, 2012 | 4:26 PM

KAB.BOGOR (LJ) -  Bupati Bogor Rachmat Yasin dan DPRD Kabupaten Bogor didesak untuk pro aktif dalam upaya mendorong proses pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KBB). Oleh karena, tanpa peran aktif Bupati dan Dewan, upaya untuk mengesahkan daerah otonomi baru KBB tidak akan berhasil. Sedangkan terkait moratorium pemekaran daerah yang ditetapkan Pemerintah pusat, seharusnya tidak mengganjal aspirasi masyarakat yang diajukan sejak lama atau jauh hari sebelum moratorium digulirkan pemerintah.

Hal itu dikatakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Ade Ruhandi Jaro kepada LINGKAR JABAR, kemarin, terkait dengan tuntutan pembentukan KBB yang kembali ramai disuarakan elemen masyarakat di 14 Kecamatan se-wilayah Barat Kabupaten Bogor. Menurutnya, DPR dan Presiden akan mengesahkan pembentukan KBB bilamana ada dorongan kuat dari kepala daerah induk pemekaran dan lembaga legislatif setempat. Dalam pandangan Ade Jaro, selama ini Bupati dan pimpinan DPRD terkesan mendiamkan proses pembentukan KBB, sehingga KBB tidak menjadi prioritas dalam pembahasan daerah pemekaran di DPR RI.

Bupati dan Dewan, semestinya merespon keinginan mayoritas warga Bogor Barat yang menginginkan pembentukan KBB pada 2006 silam demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Bogor Barat. "Dan yang saya cermati, pemisahan Kabupaten Bogor ini sudah final, karena memang tahapan, mekanisme dan syarat-syarat pemekaran daerah sudah terpenuhi. Kini tinggal dorongan dari Bupati dan pimpinan Dewan" kata politisi muda Partai Golkar yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu.

Terkait sikap pemerintah yang menyatakan moratorium (jeda sementara), Ade Jaro menyatakan bahwa itu adalah kebijakan sementara. Ketika syarat telah terpenuhi, maka semestinya tidak bisa dihentikan. "Moratorium kan bukan harga mati, sifatnya sementara untuk mengendalikan keinginan elite politik di banyak daerah untuk melakukan pemekaran. Kalau KBB, jelas merupakan keinginan warga, bukan politisi atau elitnya. Dan, saya masih ingat janji Rachmat Yasin sewaktu kampanye Pilbub 2008 lalu, dia tegas menyatakan dukungannya terhadap rencana KBB. Tapi kok sekarang dia malah terkesan cuek-bebek?" sindir Ade Jaro.

Jaro pun meminta Bupati Bogor Rachmat Yasin untuk bersikap legowo menerima sekaligus melaksanakan proses pemekaran KBB. Apalagi, lanjut Jaro, Komisi II DPR telah merespons tuntutan masyarakat itu dengan menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor. "Jadi tak ada kata lain, Bupati Rachmat Yasin harus ikut pro aktif mendorong pemekaran ini. Sebab proses pembentukan KBB sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wasto Sumarno, mengatakan kehendak pemekaran Bogor Barat sebenarnya sudah digulirkan sejak tahun 1990, dan hal itu tertuang dalam SK Gubernur Jawa Barat (saat itu dijabat alm.Yogi S Memet). "Dalam SK Gubernur saat itu tertuang rencana membentuk Kabupaten Jasinga atau sekarang Bogor Barat. Jadi pemekaran Bogor Barat ini ada nilai sejarah, konstitusional, prosedural, empiris dan tidak mengada-ada, semestinya kita pahami itu," kata Wasto.

Dikatakannya lagi, bukti konstitusionalnya adalah panitia pemekaran dibentuk secara resmi melalui SK Bupati Bogor. Demikian pula dokumen persetujuannya mulai dari Kepala Desa, BPD, Camat, Bupati, Gubernur dan DPRD Jabar. "Artinya, semua kelembagaan resmi pemerintahan mengakui dan menyatakan lanjut. Dan aspirasi masyarakat untuk pemekaran tidak bermasalah. Secara prosuderal, masyarakat pun dalam menyalurkan aspirasinya tidak anarkis atau inkonstitusional. Karenanya, keinginan masyarakat yang baik ini jangan sampai tersumbat, dan harus dikawal sampai tuntas," tegasnya.

Secara empiris normatif, tambah Wasto lagi, bahwa dari hasil kajian tim independen yang secara resmi ditunjuk Pemerintah Daerah, dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana PP 78 Tahun 2007, hasilnya menunjukan skor atau nilai tertinggi sangat mampu dengan angka 446 untuk Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) KBB maupun untuk CDI (Calon Daerah Induk) Kabupaten Bogor. "Dengan demikian, KBB sangat faktual dan memenuhi kriteria serta persyaratan. Mudah-mudahan Pemkab Bogor terus mendorong rencana pemekaran ini untuk disahkan pemerintah pusat," pungkasnya.

Sekedar informasi, berkas pembentukan KBB ini sempat hilang di DPR. Hal tersebut diduga karena banyak elit politik di Kabupaten Bogor yang tak mau KBB berdiri demi kepentingan golongan dan kekuasaan. Salah satu alasan pemekaran Kabupaten Bogor diantaranya jumlah penduduk Kab Bogor sudah mencapai 5 juta jiwa, dengan jumlah desa 427 dan 40 kecamatan serta luas wilayah 299.019.06 hektar. Rencananya Kabupaten Bogor Barat yang merupakan pemekaran Kabupaten Bogor meliputi 14 kecamatan, yakni nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Tenjolaya, Tenjo, Rumpin, Jasinga, Parungpanjang, Sukajaya, Cigudeg, dan Dramaga. CPS/BSR
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger