' Bantuan Sukarela SMP Negeri 3 Tambun Selatan Disoal - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Bantuan Sukarela SMP Negeri 3 Tambun Selatan Disoal

Bantuan Sukarela SMP Negeri 3 Tambun Selatan Disoal

Written By dodi on Thursday, June 21, 2012 | 1:32 PM

KAB BEKASI (LJ) – Kutipan biaya pembangunan yang dilakukan SMP Negeri 3 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebesar Rp300 ribu persiswa dipertanyakan para orang tua siswa. Sebab, kutipan itu selain melanggar keputusan menteri pendidikan nasional yang melarang seluruh sekolah melakukan pungutan kepada orang tua siswa, kutipan itu juga tidak berdasarkan persetujuan orang tua siswa.
    Salah satu orang tua siswa yang memohon namanya tidak disebutkan mengungkapkan, pihak sekolah telah mengutip uang pembangunan kepada siswa kelas tujuh dengan alasan bantuan sukarela pada saat penerimaan siswa baru tahun 2011 lalu.
    “Pada saat rapat dahulu, kami para orang tua tidak setuju dengan besaran uang bantuan sukarela yang ditetapkan sebesar Rp300 ribu. Bahkan, ketika dilakukan rapat, dibagi dalam beberapa ruangan. Sehingga hasil keputusan rapat tentang besarnya uang bantuan sukarela menjadi tidak jelas,” ungkapnya.
    Sejumlah orang tua siswa lainnya juga mengaku kecewa dengan kebijakan sekolah yang mereka nilai tidak manusiawi. Sebab, setelah menjelang ujian kenaikan kelas, pihak sekolah tidak memberikan kartu ujian sekolah sebelum siswa melunasi bantuan yang katanya sukarela tersebut. Akibatnya, para orang tua siswa terpaksa melunasi kutipan yang dilakukan pihak sekolah.
    Pada pertemuan para orang tua siswa dengan pihak sekolah, dijelaskan bahwa biaya tersebut untuk membangun pagar. Anehnya, pagar sekolah sudah ada dan kondisinya baik-baik saja.  “Entah pagar mana yang akan dibangun, kami tidak tahu,” ujar orang tua siswa lainnya.
    Sementara, Pengamat Pendidikan di Bekasi, Trikarso MPd mengatakan, semua kutipan adalah pungli. Sebab, secara tegas Menteri Pendidikan Nasional melarang hal itu. Selain itu, pemerintah pusat telah menganggarkan biaya pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. “Apapun alasanya, jika masih ada pungutan kepada orang tua siswa yang dilakukan pihak sekolah, hal itu jelas pelanggaran,” pungkasnya. ARS
 
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger