' Aturan Jaminan Fidusia Disosialisasikan OTO Multiartha - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Aturan Jaminan Fidusia Disosialisasikan OTO Multiartha

Aturan Jaminan Fidusia Disosialisasikan OTO Multiartha

Written By dodi on Monday, June 4, 2012 | 4:00 PM

TATA cara dan prosedur eksekusi jaminan Fidusia terus disosialisasikan pihak OTO Multiartha kepada para nasabahnya. Yakni tentang Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1999. Sosialisasi itu dilakukan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk  memasang iklan layanan dam advertorial melalui media massa.
“Kami menghimbau kepada para nasabah OTO Multiartha agar melakukan pengalihan kredit secara resmi melalui cabang OTO, karena barang siapa mengalihkan, menggadaikan, menyewakan atau menjual mobil jaminan kredit OTO tanpa sepengetahuan dan seizin pihak OTO, melanggar Pasal 372 KUHP serta Pasal 36 UU Fidusia dengan ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 50 juta rupiah,” kata Asset Management Division Head OTO Multiartha, H Susilo kepada LINGKAR JABAR, belum lama ini.
Hal itu, menurut Susilo, dalam rangka penanganan kredit bermasalah atau kredit macet. Merupakan cara-cara persuasif yang dilakukan OTO Multiartha, bahkan dinilai elegan dan sesuai aturan yang berlaku. Tanpa harus menggunakan kekerasan dengan melibatkan pihak ketiga (debt collector-Red).
“Dalam penyelesaian kredit macet, kami mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,” katanya.
Menurut Susilo, jika terjadi kredit macet dan eksekusi atau penarikan barang begerak yang menjadi jaminan kredit, maka atas dasar Peraturan Kapolri tersebut, pihaknya berharap agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan “Dengan adanya Peraturan dan UU yang mengatur Fidusia itu, maka akan lebih menciptakan proses eksekusi dengan terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan selamatkan jiwa,” ujarnya.
 Susilo juga mengatakan, bahwa prinsip-prinsip peraturan ini meliputi legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaiansituasi dan kondisi yang dihadapi,.
 “Selain itu, dalam pengamanan seksekusi, juga dilaksanakan secara proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan, serta memenuhi akuntabilitas, yakni pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan,”tandasnya .PHD
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger