' Anggaran Panwaslukada Kota Bekasi dipotong Rp200 Juta - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » » Anggaran Panwaslukada Kota Bekasi dipotong Rp200 Juta

Anggaran Panwaslukada Kota Bekasi dipotong Rp200 Juta

Written By dodi on Friday, June 22, 2012 | 3:40 PM

KOTA BEKASI (LJ) - Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwaslukada) Kota Bekasi Jawa Barat, menolak jika anggaran Rp1,5 Milyar dari APBD tahun 2012 untuk mereka, dipotong sebesar Rp200 Juta. Sebelumnya dana untuk Panwaslukada Kota Bekasi, akan dipotong untuk biaya operasional dari Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Bekasi.
    “Saya tadi pagi ketemu sama Agus Priyatna dia Kepala Bidang Anggaran Pemkot Bekasi yang masuk dalam desk Pilkada. Dia kasih informasi, katanya akan ada pemotongan dana untuk kami sebesar Rp200 Juta. Kami kemudian diarahkan untuk menghadap Kepala Kesbangpolinmas Agus Dharma,” terang Ketua Panwaslukada Kota Bekasi, Yayah Nahdiyah, Kamis (21/6).
    Yayah yang ditemani dua anggota Panwaslukada Kota Bekasi dari Divisi Penangan Pelanggaran dan Divisi Pengawasan, kemudian berusaha mencari Kepala Kesbangpolinmas untuk menanyakan, perihal pemotongan dana tersebut. “Saya di kantor Kesbangpolinmas hanya ketemu sama Kasubdit Ibu Marsih, dia belum bisa kasih jawaban. Kami tetap berharap dana untuk Panwas tidak dipotong. Dengan dana Rp1,5 Milyar saja kami masih kekurangan dan sudah membuat pengajuan revisi untuk penambahan, ini kok malah mau dipotong Rp200 Juta,” katanya.
    Menurut Yayah, anggaran dari APBD tahun 2012 sebesar Rp1,5 Milyar, untuk Panwaslukada Kota Bekasi yang membawahi 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan, nilainya sangatlah kecil jika dibandingkan Kota lainnnya di Provinsi Jawa Barat. “Kota Cimahi saja yang hanya ada 3 Kecamatan dan 16 Keluarahan, dana untuk Panwas setempat mencapai Rp2,5 Milyar. Ini Kota Bekasi dengan jumlah Kecamatan dan Keluarahan lebih banyak dan wilayah lebih luas, dananya sangat minim,” katanya.
    Dengan minimnya dana yang dianggarkan untuk Panwaslukada Kota Bekasi Yayah berpendapat, bahwa Pemkot Bekasi kurang serius dalam melaksanakan Pilkada tahun 2012. “Harusnya dana untuk Panwas berasal dari APBN bukan dari APBD, supaya tidak ada politisasi anggaran. Kami khawatir ini merupakan upaya untuk melemahkan kinerja Panwas dengan menekan anggaran seminim mungkin. Padahal, untuk KPU Kota Bekasi anggaran yang disetujui mencapai Rp26 Milyar,” katanya.
    Dana untuk Panwaslukada Kota Bekasi sebesar Rp1,5 Milyar, sebelumnya dari APBD 2012 dianggarkan dalam bentuk Belanja Langsung Urusan (BLU) yang pengelolaannya dilakukan Kesbangpolinmas. “Kalau BLU berarti dananya dalam bentuk proyek. Tapi dana itu kemudian dirubah, dan kini sudah dalam bentuk hibah yang pengelolaannya dilakukan penuh oleh Panwaslukada Kota Bekasi,” kata Yayah.
    Seharusnya lanjut Yayah, untuk biaya operasional Kesbangpolinmas Kota Bekasi, tidak memotong anggaran dari Panwaslukada. Tetapi Pemkot Bekasi, bisa membuat anggaran terpisah, apalagi Kesbangpolinmas, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersendiri yang posisinya setingkat dinas di Kota Bekasi.
    Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Panwaslukada Kota Bekasi, Mahmud Permana sangat menyayangkan adanya rencana pemotongan tersebut. “Bisa dibayangkan jika kami tidak didukung dana yang memadai, maka pengawasan dalam Pilkada akan pincang. Padahal dalam sebuah Pilkada, tugas kami adalah untuk menjamin prosesnya bisa berjalan secara demokratis,” katanya.
    “Sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tugas, wewenang dan kewajiban kami adalah bukan hanya mengawasi dan menindak saja, tapi juga mencegah. Untuk mencegah atau preventif, kami membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk sosialisasi,” imbuhnya.
    Anggaran dari APBD 2012 untuk Panwaslukada Kota Bekasi, diantaranya akan digunakan untuk membayar honorarium, operasional, sosialisasi. "Juga untuk pelantikan dan bimtek bagi Panitia Pengawas Kecamatan yang akan kita rekrut. Dana itu alokasinya dari mula panwas tingkat Kota hingga keluarahan," kata Mahmud.
    Keluhan dari Panwaslukada Kota Bekasi sudah disampaikan ke Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan di DPRD Kota Bekasi. Sekertaris Komisi A, Ariyanto Hendrata ketika dihubungi melalui telpon genggam, menyatakan pihaknya akan segera memanggil seluruh stake holder di desk Pilkada Kota Bekasi. “Kalau ada perubahan harus ada persetujuan dewan, kalau merubah berarti patut diduga telah melakukan tindak pidana,” ujar politisi PKS tersebut. RIK

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger