' Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...

Berita Terkini

Pertandingan Persikabo VS Persikad Berakhir Ricuh

Written By lingkar jabar on Thursday, April 25, 2013 | 12:34 PM




Depok (LJ) Dalam putaran kedua grup dua Divisi Utama Liga Indonesia, Rabu (24/4) sore. Pertandingan Persikabo VS Persikad berakhir ricuh. Berawal dari gol cantik Persikabo melalui tendangan salto Agus Salim di menit-menit akhir babak kedua, dianulir wasit. Hakim garis menilai Agus sudah terperangkap Offside.
Kejadian tersebut membuat kubu Persikabo geram, beberapa pemain dan official mendatangi wasit dan hakim garis. Para Suporter yang tidak puas pun ikut melempar botol air mineral dan batu ke arah wasit. Wasit Masril dan asistennya Juji Suwarso terpaksa diamankan karena menjadi objek pelemparan oleh penonton.
Manager tim Persikabo, Edison Huta Heans mengatakan, pertandingan sebenarnya tidak ada masalah, Depok bermain baik, hanya saja Persikabo yang tidak bisa memanfaatkan peluang.
“Ini Derbi, Depok bermain di luar kandang tentu memiliki banyak motivasi,” ucapnya saat konfrensi Pers.
Namun, ia kecewa, setiap Persikabo bermain tandang, pertandingan selalu dirusak wasit dan ada saja yang membuat kecewa kubu Persikabo.
“Wasit mengambil keputusan yang lain, bola itu seharusnya masuk, karena wasit membunyikan peluit panjang pertanda gol, Bola tembakan bebas, ditepis kemudian rebond ke pemain dan langsung memasukkan bola ke gawang, peraturannya itu tidak offside. Kita langsung protes ke Badan Liga,” pungkasnya.
Sementara itu, Manager Persikad, Adi Gunaya, mengatakan ini merupakan pertandingan tandang pertama Persikad, dan Persikad merupakan saudara muda dari Persikabo, karena Depok merupakan pemekaran dari kabupaten Bogor.
“Insiden-insiden yang terjadi di luar konteks persaudaraan Persikad dengan Persikabo. Insiden pribadi,” ucapnya saat konfrensi Pers.
Berbeda dengan Edison, menurut Adi, kepemimpinan wasit Masril sudah sesuai dengan yang seharusnya. Menganulir gol tersebut sudah benar. HRS

Anggota DPRD Indramayu Terima Hasil Pansus LKPJ 2012





INDRAMAYU (LJ) – Rapat paripurna DPRD Indramayu dalam agenda penyampaian laporan hasil kerja Pansus dalam rangka pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Indramayu Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD  dan Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan menyampaikan Laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD serta menyampaikan Informasi Penyelenggraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada masyarakat maka DPRD Indramayu sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembahasan internal terhadap LKPJ Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus(Pansus) DPRD dan bertanggung jawab  kepada Pimpinan DPRD secara substansi berupa catatan strategis yang selanjutnya menjadi rekomendasi DPRD kepada Kepala Daerah untuk dijadikan pedoman bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah  pada tahun yang akan datang.

“ Laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Indramayu tahun anggran 2012 ini telah disampaiakan oleh Yth Bupati Indramayu dalam rangka paripurna DPRD  Kabupaten Indramayu pada tanggal 25 maret 2013, berdasarkan penyampaiannya Pansus DPRD menilai bahwa  LKPJ Bupati  Indramayu tahun 2012 telah sesuai pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007, yang menyatakan bahwa LKPJ Kepala Daerah setiap akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 3(tiga)bulan setelah tahun anggaran berahir, mengingat LKPJ ini adalah LKPJ Tahunan maka evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah tersebut diarahkan dalam menilai pencapaian target berbagai bidang pembangunan selama satu tahun anggaran, atau sebagai proses report dari tahu ke tahun yang akan diakumulasikan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah.” Papar Ir. Haris Sholihin Wakil Ketua Pansus DPRD Indramayu, saat menyampaikan laporan hasil kerja Pansus pada Rapat Paripurna DPRD, Rabu, 24/4/2013 kemarin.
Disampaikan lebih lanjut oleh Juru bicara Pansus DPRD,  bahwa dari hasil evaluasi dan investigasi Pansus DPRD terhadap LKPJ ini telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang patut dijadikan bahan kajian dan perbaikan pemda kedepan  berdasarkan pasal 18 PP nomor 3 Tahun 2007 diantanya adalah kebijakan umum Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah secara Makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi , penyelenggaraan tugas bantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

“ Berdasarkan uraian diatas dapat kami sampaikan hasilpembahasan pansus terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Indramayu dengan rekomendasi sebagai berikut diantaranya RPJMD yang merupakan perwujudan Visi Indramayu Remaja dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) dan implementasi dalm bentuk program dan kegiatan yang tersebar diseluruh OPD  masih belum sejalan dengan ketentuan RPJMD terbukti masing masing OPD pada tahun anggaran 2012 masih adanya program dan kegiatan yang orientasinya tidak meneyentuh pada pencapaian IPM yang telah digariskan pada RPJMD,  Pansus menyampaikan apresiasi kepada Pemda atas pencapaian target PAD yang mencapai 115,25% atau sebesar 164.671.614.661.00 dari target sebelumnya 142.8 milyar atau meningkat 21,7 milyar sementara komponen belanja daerah pada TA 2012 terealisasi 1,843.450.693.026 atau 91,69 % dari anggaran yg ditetapkan 2.010.561.069.000.00, namun adanya efesiensi anggaran bukan alas an yang mendasar jika belum termanfaatkan slokasi anggran tersebut secara maksimal,” Paparnya.
Adapun pada point penyelenggaraan urusan desentralisasi banyak catatan yang harus diperhatikan oleh pemkab pada tahun 2013 ini diantanya adalah menyangkut upaya peningkatan SDM baik dari aspek  fisik(Kesehatan) aspek Intelektual ( Pendidikan) dan aspek kesejahteraan ekonomi ( Daya beli) komponen itulah yang kemudian lebih dijadikan dasar pada penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan.

“ Persoalan Pendidikan di Kabupaten Indramayu pada LKPJ 2012 ditemukan data kuantitatif dan kualitatif menunjukan angka melek huruf dan rata rata lama sekolah yang masih rendah, maka penuntasan melek huruf dengan sasaran masyarakat yang berumur diatas 15 tahun,  kedepan harus diprioritaskan, tak kalah pentingnya juga bidang Kesehatan adanya upaya peningkatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh baik pada dinas kesehatan melalui puskesmas, bidan desa maupun RSUD dengan ketersediaan peralatan medis yang memadai, terkait  persoalan RSUD MA. Sentot  Patrol agar kiranya dapat ditingkatkan manajerial pelayanan RS dengan menambah sarana dan prasarana baik tenaga medis maupun peralatanya, termasuk keberadaan Bank darah yang belum difungsikan.” Terangnya (IHS)


PT WIKA MENYISAKAN BANJIR DAN PULUHAN HEKTAR SAWAH GAGAL PANEN DI MUARAGEMBONG.





BEKASI (LJ) Banjir kembali melanda tiga desa di wilayah kecamatan Muaragembong. Tiga kali dalam satu tahun kurun waktu luapan air kali citarum tersebut bedah meluap dan menendang tanggul di sekitar kali citarum, debit ketinggian air mencapai ketinggian perut orang dewasa atau 1 meter lebih, tanggul kali yang di siasati dan solusikan oleh PT WIKA selaku pengembang mega proyek Normalisasi kali citarum ini, seharusnya permanent dan di kerjakan secara professional sehingga  tidak terjadi bedah sampai tiga kali, bayangkan, akibat pengerjaan tanggul yang asal jadi sampai merendam 80% desa pantai bhakti dan  puluhan hektar sawah tenggelam seperti lautan dan di pastikan gagal panen.
 WIKA itu ga bner… mereka mau membunuh masyarakat sini secara perlahan” tutur ketus Saudi tokoh Masyarakat setempat. Perusahaan ternama dan sebesar PT wika tersebut seharusnya bisa mensolusikan dan mengupayakan perbaikan tanggul lebih maksimal, bukan solusi instan, ini kan menyangkut nyawa orang banyak.
Saat bersamaan kami mencoba mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada kepala desa pantai bhakti, tapi beliau sedang ada tugas keluar desa. Dan kami coba korek keterangan dari RT kedung cinde, menerut beliau, WIKA itu sudah menyerahkan sepenuhnya ke pihak DESA langsung terkait material yang di butuhkan berupa karung dan kayu dolken untuk material penambakan, tapi menurut banyak masyarakat sekitar kedung cinde dan kedung bokor itu tidak cukup, karna upaya penambakan dari-karung yang berisi tanah itu beresiko akan jebol oleh debit luapan kali citarum yang deras dan trus bertambah, benar saja apa yang di khawatirkan masyarakat setempat, tambak yang di upayakan itu jebol dan meluap deras. Benar-benar amatiran pihak PT WIKA tersebut, jangan jangan AMDALnya abal-abal lagi… (RBH)

DPD Asal Jawa Barat Kunjungi Subang menyerap aspirasi untuk dibahas di tingkat pusat




 Subang,( L J)- Tim dari DPD RI asal Utusan dari Jawabarat  mengunjungi Kabupaten Subang.
Rombongan yang dipimpin oleh KH. Sofyan Yahya, MA ini bermaksud menyerap
aspirasi dan ingin mengetahui kondisi daerah khususnya bidang pendidikan dan
bidang ketenagakerjaan serta masalah lainnya. Mereka diterima oleh Asistn
Administrasi dan Pembinaan Aparatur, H. Saad Abdulgani, SH, M.Si selaku
mewakili Bupati Subang di Ruang Rapat Bupati, Rabu (24/4).
KH Sofyan
Yahya,mengatakan kepada Lingkar Jabar, Usai mengadakan Pertemuan dengan
sejumlah Pejabat Pemda Subang, mengatakan melakukan kunjungan ini adalah
merupakan Tugas dan kewajiban sebagai Wakil rakyat ,untuk menampung aspirasi
Rakyatnya secara langsung di terima oleh kami, jangan hanya tahu dari media
cetak dan Elektronik saja.
Sehingga kami merasa Puas
dan yakin adanya aspirasi dari daerah untuk dibahas nantinya di tingkat
Pusat,  sehingga permasalaha yang terjadi
di daearah bisa teratasi, Ucapnya.
Pada sambutan
pengantarnya, Saad menyampaikan tentang Kabupaten Subang baik secara geografis,
administratif maupun potensi yang dimiliki serta upaya dan tantangan yang
dihadapi dalam pengelolaannya.
Menurut
Saad, untuk mengelola potensi yang miliki Pemerintah Kabupaten Subang
menerapkan Program Desa Mandiri Gotong Royong yang dimaksudkan memaksimalkan
potensi desa sehingga mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten. Pembinaannya kepada desa setiap tahun bertambah jumlah desa
binaannya dengan mengoptimalkn potensi yang dimiliki baik kekayaan alam, budaya
atau potensi lainnya.
Potensi
umum Subang ialah menjadi salah satu “Lumbung Padi”Jawa Barat yang umumnya banyak diproduksi di
wilayah Utara Subang. Potesi lainnya ialah sektor pariwisata yang cukup
terkenal diantaranya Sari Ater  dan Gunung Tangkuban Parahu yang telah
terkenal secara internasional. Khususnya Tangkuban Parahu secara geografis
sebagian besar berada di wilayah Subang walaupun pintu masuknya ada di wilayah
Kabupaten Bandung Barat.
Disampaikan juga oleh Saad
ialah mengenai tantangan alam yang krusial. Diantaranya abrasi pantai utara
yang mengancam Desa Legonwetan yang dikhawatirkan akan hilang akibat abrasi.
Sedangkan mengenai
Pendidikan di Kabupaten Subang disampaikan tentang permasalahan yang dihadapi
ialah masalah Ujian Nasional (UN). Disampaikan untuk tahun ini banyak menemui
permasalahan serius. Masalahn serius yang disampaikan diantaranya keterlambatan
datangnya lembar ujian ke lokasi, kurangnya jumlah lembar soal sampai tertukarnya
matateri ujian yang tidak sesuai dengan jadwal. Di lapangan hal tersebut banyak
menimbulkan ekses mislnya kurangnya jumlah soal dan untuk mengatasinya
dilakukan dengan memperbanyak difotocopy. Akibatnya UN bisa dimulai lebih
siang.
Kemudian mengenai Ketenagakerjaan,
ternyata Subang merupakan salah satu wilayah yang banyak memberangkatkan tenaga
kerja ke luar negeri. Namun banyak diantaranya yang berangkat dengan
rekomendasi dari daerah lain. Sehingga terdapat data yang tidak sesuai dengan
BNP2TKI. Pernah dilakukan cek silang data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dengan BNP2TKI Di Dinas Naker tecatat 6000-an tetapi di data BNP2TKI lebih dari
12 ribu. Menjadi masalah krusial saat terjadi permasalahan pada TKI. Namun
pihak pemerintah Kab. Subang melalui Dinas Naker tetap berupaya melakukan
penyelesaian masalahnya ataupun pemulangan TKI ke tanah air.
Kemudian masalah lain yang
disamapikan ialah jamaah haji. Dialporkan bahwa untuk tahun 2013 Subang
mendapatkan kuota sebanyak 1227 kuota haji. Pihak Kemenag kab. Subang telah
berkoordinasi dengan imigrasi untuk percepat proses penyelesaian paspor.
Disampaikan pula bahwa beberapa tahun terakhir komponen biaya diluar ONH telah
ditanggung oleh pemerintah daerah.
Acara ditutup dengan tukar cindera mata
antara DPD RI dengan Pemkab Subang. Kunjungan ke Subang merupakan kegiatan
terakhir dalam rangakaian acara kunjunga ke daerah Jawa Barat.H.Ade R.

Indramayu Jamin Ketersedian Bahan Pangan Nasional





INDRAMAYU (LJ) – Kabupaten Indramayu sebagai daerah agraris yang merupakan penyuplai bahan pangan terbesar di Jawa Barat. Kini mendapatkan tugas sebagai daerah yang bisa menjamin ketersediaan bahan pangan nasional. Namun, tugas ini tergolong berat karena pemerintah daerah berjalan sendiri karena minimnya dukungan dan suport dari pemerintah pusat.
Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si ketika membuka kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi  Dalam Rangka Masa Tanam Gadu  Tahun 2013 yang berlangsung di Aula Kopsuka, Rabu (24/4).
Selama ini, urusan pertanian didalam penyelengaraan pemerintah daerah merupakan urusan pilihan yang disesuaikan dengan keadaan dan potensi masing-masing daerah. Akan tetapi karena Kabupaten Indramayu merupakan daerah agraris dan memiliki areal pertanian cukup besar maka sektor tersebut harus mendapatkan perhatian yang lebih.
Wabup menambahkan, hak daerah untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibidang sektor pertanian belum bisa direalisasikan oleh pemerintah pusat padahal pemerintah daerah setiap tahun melakukan upaya lobi.
”Jika saja Indramayu mendapatkan DAK bidang pertanian dari pemerintah pusat maka pertanian Indramayu bisa maju. Hal ini dikarenakan insentif bidang pertanian bisa digunakan untuk mendukung segala sarana dan prasarana pertanian di Indramayu,” kata wabup.
Wabup menegaskan, tugas menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat bukanlah tugas yang mudah, terutama dengan semakin berkurangnya areal persawahan dan semakin besar dan meluasnya dampak perubahan iklim yang ekstrim dan pemanasan global. Fenomena  alam serta lingkungan. Seperti banjir, kekeringan dan bencana alam lainnya, menjadi sulit diprediksi. Oleh karenanya, kesiapsiagaan maupun upaya  antisipasinya harus terus dilakukan dan hal ini tentunya memerlukan kerjasama, koordinasi, dan dukungan dari semua pihak.
Saat ini, Kabupaten Indramayu mempunyai tugas untuk tetap mempertahakan perannya sebagai lumbung padi nasional. Target produksi padi nasional tahun  2012 sebanyak 70,6 juta ton GKG (Gabah Kering Giling). Untuk Jawa Barat 12,6 juta ton GKG, sedangkan Kabupaten Indramayu mempunyai target produksi 1,3 juta ton GKG dari luas tanam 223.625 ha dengan tingkat produktivitas rata-rata 64,82 kuintal/ha. Secara nasional, target peningkatan produksi padi untuk tahun 2013 sebesar 7 persen, sedangkan untuk Kabupaten Indramayu ditargetkan sebesar 10 persen. (IHS/Humas)


Priangan

More Post »

Pantura

More Post »

Bisnis

More Post »

Bogor

More Post »

POLHUKKAM

More Post »

Megapolitan

More Post »

SENI DAN BUDAYA

More Post »

P & K

More Post »

Alamat Redaksi

PT. PANCA LINGKAR MEDIA

Alamat : Griya Indah Bogor Blok C No. 3 Jl. KH. M. Soleh Iskandar Kota Bogor - Telp. 0251-8663605 Fax. 0251-8663605, SIUP : 517/345/PK/B/BPPTPM/V/2012, NPWP : 31.493.964.6.404.000, email : redaksi@lingkarjabar.net-lingkarjabar@yahoo.com
 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger